Koperasi Multi Pihak Telah Menyebar di 33 Provinsi di Indonesia

Per 31 Desember 2024 sudah berdiri 264 Koperasi Multi Pihak (KMP) di seluruh Indonesia. Artinya hampir di sebagian besar provinsi di Tanah Air. Dari 38 provinsi, hanya 5 provinsi saja yang belum ada KMP di sana.

Jumlah KMP terbanyak secara berurutan adalah Jawa Barat (52 unit), Jawa Timur (23 unit), DKI Jakarta (23 unit), Jawa Tengah (20 unit), Banten (19 unit), Riau (17 unit), NTB (15 unit) dan Sumatera Selatan (14 unit). Sedangkan provinsi lainnya masing-masing di bawah 10 unit KMP.

Adapun 5 provinsi yang belum ada KMP adalah Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Hal itu menunjukkan model ini sudah terdifusi ke 85% provinsi di Indonesia.

Selengkapnya data sebaran berdasar provinsi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Jumlah	Persen
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4	1,52
2	Sumatera Utara	8	3,03
3	Sumatera Selatan	14	5,30
4	Sumatera Barat	6	2,27
5	Bengkulu	2	0,76
6	Riau	17	6,44
7	Kepulauan Riau	1	0,38
8	Jambi	2	0,76
9	Lampung	9	3,41
10	Bangka Belitung	1	0,38
11	Kalimantan Barat	5	1,89
12	Kalimantan Timur	3	1,14
13	Kalimantan Selatan	2	0,76
14	Kalimantan Tengah	3	1,14
15	Kalimantan Utara	2	0,76
16	Banten	19	7,20
17	DKI Jakarta	23	8,71
18	Jawa Barat	52	19,70
19	Jawa Tengah	20	7,58
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	8	3,03
21	Jawa Timur	23	8,71
22	Bali	4	1,52
23	Nusa Tenggara Timur	3	1,14
24	Nusa Tenggara Barat	15	5,68
25	Gorontalo	3	1,14
26	Sulawesi Barat	1	0,38
27	Sulawesi Tengah	2	0,76
28	Sulawesi Utara	2	0,76
29	Sulawesi Tenggara	2	0,76
30	Sulawesi Selatan	5	1,89
31	Maluku Utara	0	–
32	Maluku	1	0,38
33	Papua Barat	1	0,38
34	Papua	1	0,38
35	Papua Tengah	0	–
36	Papua Pegunungan	0	–
37	Papua Selatan	0	–
38	Papua Barat Daya	0	–
	Total	264	100,00

Sumber: Diolah dari ODS Kemenkop, 3 Januari 2025

Seperti diketahui KMP merupakan model baru di Indonesia yang diregulasi melalui Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak, yang efektif per April 2022. Sehingga model ini baru berkembang 2 tahun yang berkembang dari pendirian baru atau konversi dari model konvensional.

Ada beberapa definisi dapat dirujuk untuk memahami KMP. International Labour Organization (ILO, 2018) menjelaskan KMP merupakan koperasi yang dimiiki dan dikendalikan oleh lebih dari satu kelompok anggota, di mana setiap kelompok anggota memiliki perwakilan dalam tata kelola koperasi. Dalam konteks pengendalian tersebut, tidak ada kelompok anggota yang mendominasi keputusan dengan mayoritas suara atau hak veto eksklusif.

Dalam konteks Indonesia definisi yang dapat tertera pada Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021, adalah koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Definisi ini menitikberatkan pada proses pengelompokkan anggota yang lantas berpengaruh juga pada struktur pengendalian serta tata kelola organisasi.

Dari definisi di atas dapat ditarik benang merah. 1). Keanggotaan KMP terdiri lebih dari satu kelompok anggota; 2). Implikasi berikutnya, masing-masing kelompok anggota memiliki wakil pada struktur pengendalian koperasi (Pengurus dan/ atau Pengawas); 3). Dalam pengedalian tersebut, tidak boleh ada kelompok anggota yang dominan dari pada yang lain; dan 4). KMP bertujuan untuk membangun usaha berdasar kepentingan bersama dari berbagai kelompok yang terlibat. []

Sumber: https://icci.id/2025/01/03/koperasi-multi-pihak-telah-menyebar-ke-33-provinsi-di-indonesia/