Koperasi adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sejak awal kemunculannya, koperasi biasanya dirancang untuk melayani satu kelompok tertentu, seperti konsumen, petani, atau pekerja. Contohnya, koperasi Rochdale Pioneers di Inggris pada abad ke-19 fokus pada konsumen dan membatasi peran anggota karyawan.

Di bidang pertanian, koperasi sering dimiliki oleh petani, sementara koperasi pekerja sepenuhnya dikuasai oleh karyawan. Model ini disebut koperasi single-stakeholder atau koperasi satu pihak. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul model baru yang disebut koperasi multi-stakeholder atau multi pihak, di mana berbagai kelompok—seperti konsumen, pekerja, dan pemasok—bersama-sama memiliki dan mengelola koperasi.

Artikel ini akan membandingkan kedua model tersebut, mengeksplorasi kelebihan dan tantangannya, serta memberikan contoh nyata untuk memperjelas perbedaannya. Artikel ini disarikan dari kertas kerja “The Comparative Advantages of Single and Multi pihak Cooperatives” yang disusun oleh Johnston Birchall dan Silvia Sacchetti (2017) dan diterbitkan oleh Euricse ⊕.

Mengenal Koperasi Satu dan Multi Pihak

Koperasi single-stakeholder adalah koperasi yang dimiliki oleh satu jenis anggota saja. Misalnya, koperasi konsumen hanya melibatkan pembeli, sedangkan koperasi pekerja hanya dimiliki oleh karyawan yang bekerja di dalamnya. Model ini sederhana karena semua anggota memiliki tujuan yang seragam, sehingga pengelolaannya lebih mudah. Sebaliknya, koperasi multi pihak melibatkan lebih dari satu kelompok pemangku kepentingan dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan. Contohnya adalah koperasi sosial di Italia, yang menggabungkan pekerja, sukarelawan, dan pengguna layanan sebagai anggota. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada jumlah kelompok yang terlibat dan kompleksitas pengelolaannya.

Kelebihan Koperasi Satu Pihak

Dari sudut pandang ekonomi, koperasi single-stakeholder sering dianggap lebih unggul karena beberapa alasan. Pertama, biaya tata kelola lebih rendah. Ketika semua anggota memiliki kepentingan yang sama, seperti menekan harga bagi konsumen atau meningkatkan upah bagi pekerja, keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien. Teori principal-agent mendukung hal ini: anggota sebagai pemilik (prinsipal) dapat dengan mudah mengawasi manajer (agen) agar tidak menyimpang dari tujuan bersama.

Kedua, teori biaya transaksi menunjukkan bahwa kepemilikan oleh satu kelompok mengurangi konflik kepentingan, sehingga koperasi lebih kompetitif dibandingkan bisnis lain. Jurnal menyatakan, “stakeholder groups have essentially different interests that can only be brought into alignment through market contracting,” bukan kepemilikan bersama. Artinya, jika berbagai kelompok dipaksa memiliki koperasi bersama, biaya koordinasi akan melonjak dan efisiensi berkurang. Oleh karena itu, model single-stakeholder cocok untuk sektor yang membutuhkan fokus tajam, seperti perdagangan ritel atau produksi pertanian.

Kelebihan Koperasi Multi Pihak

Koperasi multi pihak menarik karena pendekatannya yang inklusif dan transparan dalam tata kelola, yang membedakannya dari model single-stakeholder tradisional. Dalam koperasi single-stakeholder, hanya satu kelompok—misalnya pekerja atau konsumen—yang memiliki hak kepemilikan dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, model multi pihak melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti pekerja, konsumen, pemasok, pengguna layanan, atau bahkan sukarelawan, yang semuanya diberi peran aktif dalam menentukan arah koperasi. Pendekatan ini mencerminkan semangat demokrasi ekonomi yang lebih luas, di mana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan satu pihak saja.

Salah satu daya tarik utama koperasi multi pihak adalah kemampuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko korupsi. Dalam model single-stakeholder, kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok dapat menciptakan peluang untuk penyalahgunaan wewenang atau pengambilan keputusan yang tidak transparan. Seorang ahli tata kelola, Shann Turnbull, menyebut fenomena ini sebagai “centralised control is corrupting,” yang berarti kontrol yang terpusat cenderung korup.

Dalam koperasi multi pihak, partisipasi berbagai kelompok menciptakan sistem checks and balances. Misalnya, jika pekerja mengusulkan kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri, konsumen atau pemasok dapat memberikan perspektif kritis untuk memastikan keputusan tetap adil. Sistem ini meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan antar anggota.

Selain itu, model ini menawarkan keunggulan dalam hal umpan balik yang lebih beragam dan independen. Dalam koperasi single-stakeholder, direktur atau pengambil keputusan sering kali hanya mengandalkan informasi dari manajemen, yang bisa jadi bias atau tidak mencerminkan kebutuhan semua pihak.

Sebaliknya, koperasi multi pihak memungkinkan setiap kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka secara langsung. Contohnya, dalam koperasi layanan kesehatan, dokter sebagai pekerja mungkin fokus pada efisiensi operasional, tetapi pasien sebagai pengguna layanan dapat menyoroti pentingnya kenyamanan atau aksesibilitas. Kombinasi perspektif ini menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan relevan dengan kebutuhan nyata.

Keunggulan lain dari koperasi multi pihak adalah potensinya untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar, terutama di sektor-sektor seperti layanan sosial, pendidikan, atau pertanian. Dengan melibatkan semua pihak yang terkena dampak, koperasi dapat merancang solusi yang lebih responsif. Misalnya, dalam koperasi pertanian, petani dan konsumen dapat bekerja sama untuk menetapkan harga yang adil sekaligus memastikan pasokan produk yang berkelanjutan. Inklusivitas ini tidak hanya meningkatkan kepuasan anggota, tetapi juga memperkuat legitimasi koperasi di mata masyarakat luas.

Namun, daya tarik model ini tidak lepas dari tantangan. Kompleksitas dalam mengelola kepentingan yang beragam sering kali menjadi hambatan. Setiap kelompok memiliki prioritas berbeda—pekerja mungkin menginginkan upah lebih tinggi, konsumen menginginkan harga lebih rendah, dan pemasok menginginkan pembayaran yang lebih cepat.

Menyelaraskan kepentingan ini membutuhkan waktu, energi, dan sumber daya yang signifikan, sehingga biaya tata kelola menjadi lebih tinggi dibandingkan model single-stakeholder. Meski begitu, banyak yang berpendapat bahwa investasi ini sepadan, karena hasilnya adalah sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, koperasi multi pihak menarik karena menawarkan alternatif terhadap model bisnis konvensional yang sering kali mengutamakan keuntungan semata. Dengan mengedepankan kolaborasi, akuntabilitas, dan inklusivitas, model ini menjadi solusi yang relevan di era yang semakin menuntut keadilan sosial dan ekonomi.

Praktik Koperasi Multi Pihak

Untuk memahami penerapan koperasi multi pihak dalam praktik, kita dapat menelusuri contoh nyata: Eroski di Spanyol, iCOOP di Korea Selatan serta Koperasi Sosial di Italia. Koperasi-koperasi itu menunjukkan bagaimana model multi pihak dapat berhasil, sekaligus mengungkap tantangan yang muncul dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok.

Koperasi Eroski (Spanyol)

Eroski adalah jaringan supermarket yang beroperasi di Spanyol dan merupakan bagian dari Mondragón Corporation, salah satu kelompok koperasi terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1969, Eroski mengadopsi model multi pihak dengan menggabungkan kepemilikan bersama antara pekerja dan konsumen.

Struktur kepemilikannya dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara kedua kelompok ini. Pekerja yang ingin menjadi anggota harus menginvestasikan sejumlah dana ke dalam koperasi, dan sebagai imbalannya, mereka menerima 40% dari keuntungan tahunan yang dihasilkan. Di sisi lain, konsumen yang bergabung sebagai anggota mendapatkan keuntungan berupa diskon pada pembelian mereka, yang menjadi insentif untuk berpartisipasi.

Tata kelola Eroski juga mencerminkan semangat multi pihak. Setiap tahun, koperasi mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh 250 perwakilan pekerja dan 250 perwakilan konsumen. Dari rapat ini, dipilih Pengurus yang terdiri dari enam pekerja dan enam konsumen, yang bertugas mengawasi operasional dan membuat keputusan strategis. Secara teori, struktur ini memberikan suara yang setara bagi kedua kelompok, memastikan bahwa kepentingan pekerja dan konsumen sama-sama terwakili.

Namun, dalam praktiknya, ada ketidakseimbangan. Studi menunjukkan bahwa “the worker interest tends to dominate,” atau kepentingan pekerja cenderung mendominasi. Hal ini terjadi karena pekerja memiliki taruhan yang lebih besar dalam koperasi—mereka tidak hanya anggota, tetapi juga karyawan yang bergantung pada koperasi untuk penghidupan mereka.

Investasi finansial yang mereka lakukan juga memperkuat komitmen mereka terhadap organisasi.

Sebaliknya, konsumen, meskipun jumlahnya banyak, sering kali memiliki keterlibatan yang lebih pasif, terbatas pada manfaat diskon tanpa ikatan emosional atau finansial yang mendalam. Akibatnya, keputusan strategis cenderung lebih menguntungkan pekerja, seperti peningkatan upah atau kondisi kerja, dibandingkan inisiatif yang berfokus pada konsumen, seperti penurunan harga.

Meskipun ada ketidakseimbangan ini, Eroski tetap menjadi contoh sukses koperasi multi pihak. Dengan lebih dari 1.000 toko dan pendapatan tahunan yang mencapai miliaran euro, Eroski membuktikan bahwa model ini dapat bersaing di pasar ritel yang didominasi oleh perusahaan swasta besar. Keberhasilannya juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pekerja dan konsumen dapat menciptakan bisnis yang tangguh, meskipun memerlukan mekanisme tambahan untuk memastikan representasi yang lebih adil.

Koperasi iCOOP (Korea Selatan)

iCOOP adalah federasi koperasi di Korea Selatan yang melibatkan 237.000 konsumen dan 2.367 produsen (kebanyakan petani) sebagai anggota. Berbeda dengan Eroski yang merupakan koperasi primer, iCOOP adalah federasi yang terdiri dari 85 koperasi konsumen dan 33 koperasi produsen. Didirikan untuk memperkuat solidaritas antara konsumen dan petani, iCOOP bertujuan menciptakan rantai pasok yang adil dan berkelanjutan, khususnya untuk produk organik dan ramah lingkungan.

Struktur iCOOP dirancang untuk menguntungkan kedua kelompok. Konsumen yang menjadi anggota mendapatkan akses ke produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, sementara petani mendapat jaminan pasar dan dukungan finansial. Salah satu inisiatif unggulan iCOOP adalah dana stabilisasi harga, di mana konsumen membayar di muka untuk produk tertentu. Dana ini membantu petani mengatasi fluktuasi harga pasar, memberikan mereka kepastian pendapatan sehingga mereka dapat fokus pada produksi tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Misalnya, jika harga beras turun drastis karena panen berlebih, petani tetap menerima pembayaran yang stabil berkat kontribusi konsumen.

Namun, iCOOP juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan konsumen dan petani. Konsumen secara alami menginginkan harga yang lebih rendah, sedangkan petani membutuhkan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yang layak. Karena harga produk iCOOP dipengaruhi oleh dinamika pasar, federasi harus terus mencari keseimbangan agar kedua kelompok merasa diuntungkan. Tantangan ini ditambah oleh skala federasi yang besar, yang membutuhkan koordinasi intensif antarkoperasi anggota.

Meski begitu, iCOOP berhasil membangun ekosistem yang saling menguntungkan melalui pendekatan inovatif dan komitmen terhadap solidaritas. Dengan lebih dari 200 minimarket dan layanan pengiriman di seluruh Korea Selatan, iCOOP telah menjadi pemimpin dalam gerakan konsumen-produsen, menunjukkan bahwa koperasi multi pihak dapat berkembang dalam ekonomi modern.

Kedua contoh ini—Eroski dan iCOOP—menggambarkan potensi dan kompleksitas model multi pihak. Eroski menonjolkan pentingnya struktur tata kelola yang seimbang, sementara iCOOP menekankan nilai solidaritas dan inovasi dalam mengatasi konflik kepentingan.

Koperasi Sosial di Italia

Koperasi sosial di Italia adalah salah satu inovasi paling menonjol dalam model multi pihak, khususnya di bidang layanan sosial. Model ini diperkenalkan melalui Undang-Undang 1991, yang bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi melalui keterlibatan berbagai kelompok pemangku kepentingan, seperti pekerja, sukarelawan, pengguna layanan, dan organisasi pendukung.

Dengan lebih dari 14.000 koperasi sosial yang aktif hingga saat ini (Velmer, 2019), Italia telah menjadi pionir dalam menunjukkan bagaimana koperasi multi pihak dapat mengatasi tantangan sosial seperti pengangguran, perawatan lansia, dan integrasi kelompok rentan. Koperasi sosial Italia dibagi menjadi dua kategori utama, masing-masing dengan fokus dan dinamika multi pihak yang berbeda:

Koperasi Sosial Tipe A

Koperasi ini menyediakan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan, seperti penitipan anak, perawatan lansia, atau rehabilitasi untuk orang dengan disabilitas. Dalam tipe A, pengguna layanan—misalnya pasien atau keluarga mereka—diizinkan menjadi anggota dan memiliki hak suara. Namun, dalam praktiknya, “in A-type co-ops the worker interest tends to be dominant.”

Pekerja cenderung mendominasi karena mereka terlibat langsung dalam operasional harian dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan koperasi. Pengguna layanan, meskipun secara teoritis memiliki hak yang sama, sering kali kurang aktif dalam pengambilan keputusan, terutama jika mereka adalah kelompok rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas yang mungkin tidak memiliki kapasitas penuh untuk berpartisipasi.

Koperasi Sosial Tipe B

Koperasi ini fokus pada integrasi kerja untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, mantan narapidana, atau pengangguran jangka panjang. Dalam tipe B, pengguna layanan sering kali juga menjadi pekerja, sehingga mereka memiliki peran ganda sebagai anggota koperasi. Misalnya, seorang penyandang disabilitas mungkin bekerja di koperasi yang memproduksi barang kerajinan sambil turut menentukan kebijakan organisasi. Struktur ini memberikan kekuatan lebih besar kepada kelompok rentan, karena mereka tidak hanya menerima layanan, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam operasional dan tata kelola.

Inovasi utama dari koperasi sosial Italia terletak pada fleksibilitasnya dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Undang-undang tahun 2006 tentang perusahaan sosial memperkuat pendekatan ini dengan mendorong keterbukaan keanggotaan untuk kelompok seperti sukarelawan atau organisasi nirlaba, selain pekerja dan pengguna layanan. Hal ini memungkinkan koperasi untuk menyesuaikan struktur mereka dengan kebutuhan lokal. Misalnya, sebuah koperasi di pedesaan mungkin melibatkan sukarelawan dari komunitas untuk mendukung layanan kesehatan, sementara koperasi di perkotaan mungkin fokus pada kolaborasi dengan organisasi nirlaba untuk mendanai proyek sosial.

Namun, tantangan besar dalam model ini adalah memastikan representasi yang adil bagi kelompok rentan, terutama di tipe A. Banyak pengguna layanan tidak dapat berpartisipasi penuh karena keterbatasan fisik, mental, atau sosial. Akibatnya, pekerja atau sukarelawan sering kali bertindak sebagai perwakilan mereka, yang dapat menciptakan ketimpangan. Meski begitu, ada “social contract” tidak tertulis yang mengikat pekerja untuk melayani kepentingan pengguna layanan, karena keberhasilan koperasi bergantung pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan kelompok ini.

Keberhasilan koperasi sosial Italia juga terlihat dari dampak ekonominya. Menurut data, sektor ini mempekerjakan lebih dari 400.000 orang dan menghasilkan miliaran euro setiap tahun, sembari memberikan layanan yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh sektor publik atau swasta. Model multi pihak memungkinkan koperasi ini untuk menyeimbangkan tujuan sosial dan ekonomi, menjadikannya contoh inspiratif bagi negara lain.

Tantangan dan Peluang

Koperasi multi pihak menghadapi tantangan yang signifikan, tetapi juga menawarkan peluang besar, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan kolaborasi lintas kelompok. Berikut adalah uraian mendetailnya:

A. Tantangan

1. Biaya Tata Kelola yang Tinggi: Melibatkan berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan membutuhkan struktur tata kelola yang kompleks. Rapat anggota harus diadakan lebih sering, komunikasi antar kelompok harus dikelola dengan baik, dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik harus selalu tersedia. Semua ini meningkatkan biaya operasional dan memperlambat proses pengambilan keputusan dibandingkan model single-stakeholder. Misalnya, sebuah koperasi mungkin perlu mengadakan pelatihan khusus untuk memastikan semua anggota memahami hak dan tanggung jawab mereka, yang menambah beban finansial.

2. Risiko Dominasi oleh Satu Kelompok: Seperti yang terlihat di Eroski dan koperasi sosial tipe A di Italia, ada risiko bahwa satu kelompok—biasanya yang paling aktif atau memiliki taruhan lebih besar—akan mendominasi. Dalam kasus Eroski, pekerja lebih berpengaruh karena investasi finansial dan keterlibatan harian mereka, sementara konsumen cenderung pasif. Ketidakseimbangan ini dapat melemahkan semangat inklusivitas dan menimbulkan ketidakpuasan di antara kelompok lain.

3. Konflik Kepentingan: Setiap kelompok memiliki prioritas yang berbeda, dan mencapai konsensus sering kali sulit. Dalam koperasi pertanian, misalnya, petani mungkin menginginkan harga jual yang lebih tinggi, sementara konsumen menginginkan harga beli yang lebih rendah. Konflik ini dapat memicu ketegangan internal dan menghambat kemajuan koperasi jika tidak dikelola dengan baik.

B. Peluang

1. Inklusivitas dan Keadilan: Model multi pihak memungkinkan partisipasi yang lebih luas, sehingga keputusan mencerminkan kepentingan semua pihak. Dalam koperasi layanan sosial, melibatkan pengguna layanan dapat memastikan bahwa program yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka, meningkatkan efektivitas dan keadilan.

2. Peningkatan Kepercayaan dan Kepuasan: Dengan memberikan suara kepada semua pemangku kepentingan, koperasi dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat. Misalnya, dalam koperasi perawatan lansia, melibatkan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan, sekaligus memperkuat loyalitas terhadap koperasi.

3. Inovasi Sosial: Kolaborasi antar kelompok yang beragam sering kali menghasilkan solusi kreatif. Di iCOOP, kerja sama antara konsumen dan petani melahirkan dana stabilisasi harga, sebuah inovasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi kedua belah pihak. Dalam konteks lain, seperti koperasi energi terbarukan, melibatkan komunitas lokal dan investor dapat menghasilkan model pendanaan yang lebih inklusif.

Bayangkan sebuah koperasi yang mengelola fasilitas perawatan lansia. Anggotanya terdiri dari pekerja (perawat dan staf), keluarga lansia, dan lansia yang masih mampu berpartisipasi. Dalam rapat anggota, perawat mengusulkan kenaikan gaji untuk meningkatkan kualitas layanan, keluarga meminta perbaikan fasilitas seperti ruang rekreasi, dan lansia menginginkan kegiatan sosial yang lebih sering. Dengan anggaran terbatas, koperasi harus bernegosiasi. Hasilnya mungkin adalah kenaikan gaji kecil untuk perawat, perbaikan fasilitas secara bertahap, dan kegiatan sosial bulanan. Proses ini memakan waktu dan rumit, tetapi menghasilkan solusi yang diterima semua pihak, mencerminkan kekuatan dan tantangan model multi pihak.

Kesimpulan

Koperasi multi pihak menawarkan pendekatan yang menarik dan inovatif dalam tata kelola dengan mengutamakan inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Contoh seperti Eroski, iCOOP, dan koperasi sosial di Italia menunjukkan bahwa model ini dapat berhasil dalam berbagai konteks, meskipun menghadapi tantangan seperti biaya tata kelola yang tinggi dan risiko dominasi oleh satu kelompok.

Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan inovasi sosial menjadikan model ini sangat relevan, terutama di sektor yang membutuhkan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Dengan mekanisme yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan, koperasi multi pihak dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk tantangan ekonomi dan sosial masa kini. []

---

Disusun oleh Divisi Manajemen Pengetahuan ICCI. Peringkasan dibantu AI dengan akurasi 95% dan ditinjau kembali oleh tim.